Protes dari para civitas academica terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi di kampus-kampus semakin meluas. Akibatnya jumlah kampus yang mengkritik Presiden Jokowi terus bertambah.
Dalam pernyataan sikapnya, Universitas Indonesia (UI) mengaku terpanggil untuk menabuh genderang demi memulihkan demokrasi negeri yang terkoyak.
“Lima tahun terakhir, utamanya menjelang pemilu 2024, kami kembali terpanggil untuk menabuh genderang, membangkitkan asa dan memulihkan demokrasi negeri yang terkoyak. Negeri kami tampak kehilangan kemudi akibat kecurangan dalam perebutan kuasa, nihil etika, menggerus keluhuran budaya serta kesejatian bangsa” kata Ketua Dewan Guru Besar UI Harkristuti Harkrisnowo di Kampus UI, Depok.
Terdapat empat poin tuntutan yang ada dalam pernyataan sikap UI
- Pertama, mereka mengutuk berbagai bentuk tindakan yang mengekang kebebasan berpendapat dan berekspresi.
- Kedua, UI menuntut hak pilih rakyat dalam pemilu dijalankan tanpa intimidasi dan ketakutan.
- Ketiga, UI menuntut semua ASN, pejabat pemerintah, ABRI dan Polri dibebaskan dari paksaan untuk memenangkan salah satu pasangan calon.
- Keempat, UI menyerukan agar semua perguruan tinggi di Indonesia mengawasi dan mengawal ketat pemungutan dan perhitungan suara diwilayah masing-masing.
“Mari kita jaga bersama demokrasi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai dan banggakan.” ujar Harkristuti
Disisi lain, sejumlah guru besar dan civitas academica Universitas Hasanuddin mengingatkan Presiden Jokowi dan semua pejabat negara, aparatur hukum, dan aktor politik yang berada dikabinet untuk tetap berada didalam koridor demokrasi, mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial serta rasa nyaman dalam berdemokrasi.
“Senantiasa menjaga dan mempertahankan Pancasila dan UUD 1945 dalam pelaksanaan sebagau instrumen demokrasi” Kata Triyatni Martosenjoyo.
Baca Juga : Bak Abdi Negara, Ternyata Segini Gaji Petugas KPPS
Koalisi Dosen Universitas Mulawarman (Unmul) ikut menyerukan sikap menyelamatkan demokrasi dan meminta Presiden Jokowi untuk tidak memihak di Pemilu 2024. Dosen Fakultas Hukum (FH) Unmul Herdiansyah Hamzah mengatakan pihaknya menilai demokrasi Indonesia sedang dalam ancaman bahaya.
“Presiden tidak boleh memihak, setop langkah politik yang hanya ditujukan untuk kepentingan dinastinya. Jokowi adalah Presiden seluruh rakyat Indonesia, bukan presiden untuk anak dan keluarganya” tegas Herdiansyah.
